KARIMUN, harianmetropolitan.co.id- Dugaan pencemaran limbah B3 yang bersumber dari PT Karimun Sumbawang Shipyard (PT KSS) di kawasan pesisir Teluk Paku, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, semakin menuai sorotan publik, Selasa 16 September 2025.
Sejumlah tokoh masyarakat bersama kelompok nelayan pesisir mendesak PT KSS bertanggung jawab atas dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. Bahkan, masyarakat beberapa kali turun langsung ke lokasi pesisir yang berbatasan dengan area perusahaan untuk membuktikan adanya dugaan pencemaran. PT KSS sendiri dikenal sebagai perusahaan galangan kapal yang pernah diresmikan Presiden Soeharto, dan hingga kini masih dikaitkan dengan kepemilikan saham keluarga Cendana.
Kekecewaan warga memuncak saat PT KSS dianggap tidak menghargai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karimun serta instansi terkait karena tidak menghadiri undangan resmi rapat.
“PT Sumbawang sepertinya tidak menghargai kami masyarakat, dan juga instansi pemerintah Kabupaten Karimun. Untuk itu kami memberi kesempatan sekali lagi kepada DLH agar mengundang PT KSS duduk bersama membahas dampak limbah B3 mereka. Jangan salahkan kami bila nanti bertindak lebih jauh,” tegas salah satu tokoh nelayan saat rapat bersama DLH dan instansi terkait.
Tokoh masyarakat lainnya, Edi Sumanti, juga menyayangkan sikap perusahaan tersebut.
“Ada apa dengan PT KSS ini, sampai-sampai tidak memandang masyarakat terdampak maupun instansi pemerintahan. Kami harap Kepala DLH memanggil ulang PT KSS dan meminta mereka membawa dokumen AMDAL pada rapat berikutnya,” ungkap Edi.
Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Karimun, Ahmadi, usai rapat menyatakan akan kembali mengundang PT KSS.
“Sesuai kesepakatan rapat, kita akan undang lagi perusahaannya pada minggu mendatang dan meminta mereka membawa AMDAL,” ujar Ahmadi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT KSS belum memberikan tanggapan dan masih bungkam saat dikonfirmasi. (***Hn)
