
harianmetropolitan.co.id, Natuna– Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti beserta Wakil Ketua I DPRD Natuna, Daeng Ganda menghadiri acara Uji Publik, Penyusunan KLHS Perubahan RPJPD Kabupaten Natuna tahun 2005-2025, di gedung Sri Srindit, Rabu 6 November 2019.
Kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ini dilakukan lantaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) yang sudah disusun tahun 2005-2025 tidak sesuai lagi dengan aturan terbaru dan isu strategis nasional di Kabupaten Natuna, sejak terbitnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2013 tentang pemerintah daerah.
Perubahan RPJPD sendiri tidak bertentangan karena sudah diamanatkan oleh Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rencana peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
Saat berpidato, Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti, mengaku seluruh konsep pembangunan harus memperhatikan dan menjaga kualitas lingkungan. Dengan adanya penyusunan KLHS, pemerintah daerah akan dapat merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan. “Kita harus selalu menyesuaikan kebijakan daerah dengan pusat,” ucapnya.
Acara pun dilanjutkan dengan mendengarkan pemaparan dari Ketua Pokja KLHS Perubahan RPJPD, Boy Wijanarko yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, serta mendengarkan pemaparan dari ahli penyusunan KLHS Perubahan RPJPD, Prof. Dr. Ir. Syafruddin Kadir, dari Universitas Lambung Mangkurat.(*Rian)