harianmetropolitan.co.id, Jambi– Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Dianto, menegaskan bahwa kualitas pengadaan barang dan jasa harus terus ditingkatkan, dengan tetap memenuhi prinsip-prinsip pengadaan melalui aspek efisiensi, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel.
Hal itu disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pengadaan Barang dan Jasa, di Hotel BW Luxury Jambi, Senin 18 November 2019.
Bimbingan teknis tersebut diikuti kasubag program dan perencanaan dari setiap OPD lingkup badan di lingkup Provinsi Jambi, pejabat pembuat komitmen dari setiap OPD, dan pejabat pengadaan barang dan jasa dari kabupaten dan kota se Provinsi Jambi dengan narasumber bimtek Yulianto Prihandoyo Direktur Advokasi LKPP RI, Linda Megawati Kepala Seksi Advokasi Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.
”Bimtek ini sengaja kita laksanakan untuk meminimalisir resiko yang dihadapi oleh para pengelola barang dan jasa. Selama ini banyak sekali titik lemah dalam proses pengadaan barang dan jasa, baik pada tahap perencanaan, pengadaan, persiapan, pemilihan, penyedia, sampai dengan pelaksanaan,” ujar Sekda.
Sekda mengapresiasi kegiatan ini yang dipandang sebagai salah satu langkah mitigasi agar titik-titik lemah yang selama ini seringkali timbul dapat diminimalisir.
“Krusial perubahan paradigma pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah menitik beratkan pada proses perencanaan barang dan jasa. Pada fase pergeseran paradigma ini perangkat daerah sebagai sentral pengadaan barang dan jasa. Pemerintah di daerah sudah selayaknya mulai menginventarisir atau menyusun strategi agar tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada tahun 2020 nanti dapat berjalan dengan baik,”katanya.
Sekda meyakini dengan memperkuat tahapan persiapan dari aspek regulasi akan lebih terstruktur dalam langkah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Jambi, Agus Pirngadi, dalam sambutan tertulisnya menyatakan bahwa saat ini tahapan proses penyusunan Ranperda APBD, dimana mayoritas dalam proses pembahasan bersama Banggar DPRD, hanya ada 3 kabupaten yang telah selesai APBD tahun 2020 yaitu Tanjab Barat, Tanjab Timur dan Kabupaten Kerinci yang sedang proses evaluasi di provinsi.(*Novalino)
