harianmetropolitan.co.id, Pontianak– Gubernur Kalbar H. Sutarmidji meminta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk segera membangun ekonomi di perbatasan terutama PLBN Aruk yang sudah tiga tahun di bangun namun tidak ada peningkatan ekonomi bagi pemerintah daerah.
Menurut Sutarmiji PLBN Aruk memiliki lokasi startegis untuk peningkatan ekonomi di perbatasan. “PLBN Aruk itu sudah cukup lama diresmikan oleh Presiden namun tidak ada peningkatan ekonomi di Perbatasan, karena kita (Indonesia) sudah beranggapan perdagangan Internasional sedangkan Negara Malaysia beranggapan perdagangan tradisional, jadi barang dagangan itu dilangsir di zona netral dan Pemerintah Daerah sudah kita paksa untuk manfaatkan itu,” ungkap Gubernur Kalbar H. Sutarmidji usai Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara, di Balai Petitih, Kamis 9 Juli 2020.
Pemerintah Provinsi Kalbar sudah berupaya untuk melakukan Perdagangan antar dua wilayah namun dirinya menilai masih kurang efektif dan maksimal.
“Yang miris lagi disana itu, bangunannya bagus, wismanya bagus, ruang rapatnya bagus, tapi tidak dimanfaatkan. Akhirnya saya ajak rapat koordinasi di Aruk sudah lebih dua tahun, alasanya karena dana untuk alas kasur dan groden (tirai) lucu kan dengan alasan yang tidak masuk akal. Kemungkinan Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) akan saya tempatkan di Aruk supaya lebih cepat,” tuturnya.
Dirinya berharap dengan adanya Inpres percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan ini, Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dalam kewenangan pengelolaan perbatasan untuk bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, walaupun hubungan antar dua Negara kewenangannya berada di Pemerintah Pusat.
“Harus ada keleluasaan bagi daerah untuk bekerja sama dengan Pemerintah walaupun ini kewenangan hubungan kedua Negara ini dipegang Pusat tapi bukan berarti Daerah tidak bisa melakukan pengelolaan perbatasan,” tuturnya.
Sementara itu, Plt. Seketaris BNPP RI Suhajar Diantoro mengungkapkan, Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara (Aruk, Motaain dan Skouw) sebagai sinergitas antara Pemerintah Provinsi Kalbar dengan BNPP untuk mempercepat pengembangan kawasan perekonomian di Aruk. Sesuai dengan RPJM oleh presiden yang diarahkan.
“Alhamdulilah bersama bapak Gubernur kita mengsingkornkan rencana yang mau dibuat untuk mempercepat pengembangan Kawasan Perekonomian Paloh-Aruk, jadi dalam RPJM Presiden telah menetapkan 18 Kawasan Ekonomi Perbatasan Negara enam diantaranya masuk dalam prioritas oleh Bapak Presiden satu diantaranya adalah di Paloh-Aruk,” tuturnya.
Lanjut Sutarmiji untuk saat ini sedang mempersiapkan dokumen perencanaannya yang nanti akan dilaporkan ke Presiden dan setelah itu akan dikeluarkan Intruksi Presiden kepada sejumlah Menteri, Gubernur, Bupati yang memiliki Perbatasan untuk mengembangkan kawasan tesebut.
“Kita sedang mempersiapkan dokumen perencanaannya yang nanti akan dilaporkan ke Presiden dan nanti Presiden akan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) kepada sejumlah Menteri, Gubernur dan Bupati untuk mengembangkan kawasan Perbatasan ini. (*Rahman )
