Natuna- (harianmetropolitan.co.id)
Pasca terbitnya pemberitaan miring terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Ranai, edisi, Jumat 23 Maret 2018, judul : Melawan Lupa ! Apa kabar kasus penyertaan modal PDAM Natuna pak Kajari ?, langsung memicu reaksi masyarakat.
Sejumlah kalangan menyoal penanganan kasus penyertaan modal senilai, Rp3.5 Milyar, terkesan di tutup-tutupi dari ruang publik.
Padahal 23 Maret 2016 lalu, kasi tindak pidana khusus kejaksaan negeri Ranai, Syafri Hadi, melakukan penggeledahan, di kawal aparat kepolisian, di kantor PDAM Natuna, secara berapi- api.
Namun, dua tahun berselang, rimba kasus “korupsi” penyertaan modal PDAM bak hilang di telan bumi.
Kepala kejaksaan negeri Ranai, Juli Isnur S.H. MH saat di konfirmasi terkait pemberitaan ini, langsung mengundang wartawan keruang kerjanya, Selasa 27 Maret 2018.
Kepala kejaksaan Negeri Ranai itu, baru menjabat sejak di lantik, Rabu 11 Oktober 2017 lalu, menggantikan Kajari Efrianto.
Dalam kinerjanya, Ia tidak ingin ada ketertutupan terhadap publik. “Kita buka, Saya tidak ada beban,” ucap bang Juli, sapaan akrabnya.
Penangan kasus penyertaan modal PDAM Natuna, sudah masuk tahap penyidikan umum, dan telah di temukan alat bukti. Dalam tahap itu, sesuai prosedur penegakan perkara tindak pidana korupsi, seharusnya status tersangka sudah jelas. (Lihat foto di bawah).
Namun, Juli Isnur menerangkan, kasus penyertaan modal PDAM Natuna, sudah di SP3, ( Surat Perintah Penghentian Penyidikan), bulan juni tahun 2017.
Terbitnya surat SP3 itu, bukan berarti tidak ada pelanggaran. Namun, pelanggaran itu bersifat formil, berupa pelanggaran administrasi, senilai, Rp1.5 Milyar, dan tidak ada kerugian negara.
Pimpinan anti rasua itu terus menjelaskan, kasus ini bukan tidak mungkin naik kembali, jika di temukan masalah di kemudian hari.
Sikap keterbukaan kejaksaan Negeri Ranai, di bawah pimpinan Juli Isnur patut di acungkan jempol. Sejumlah kabar miring, kasus penyertaan modal PDAM Natuna di “86”, kini terbantahkan. >>REDAKSI
