Pemkab Anambas, Akan Gelar Rakor Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

harianmetropolitan.co.id, Anambas– Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan rapat persiapan Rakor penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kepulauan Anambas, Selasa 15 September 2020. Pada kesempatan tersebut, rapat dipimpin oleh Asisten I Kabupaten Kepulauan Anambas, Zuhkrin.

Zuhkrin mengatakan, hal ini merupakan tindak lanjut Rakor yang diadakan Menteri Dalam Negeri dan di ikuti oleh Menkopolhukam. “Kita harus mengadakan rakor ditingkat daerah tanggal 18 September 2020,” ucap Zukhrin.

Zuhkrin menjelaskan, dalam penegakan hukum protokol kesehatan, Kabupaten Kepulauan Anambas perlu menyiapkan perbub.

Sementara itu, Ketua KPU Kepulauan Anambas, Jufri Budi, mengatakan, untuk agenda pada tanggal 18 tersebut, KPUD sedang melaksanakan juknis kegiatan pengadaan logistik dan alat peraga kampanye di KPU RI.

Jufri Budi meminta agar, kegiatan tetap dilaksanakan, tetapi diundurkan sampai tanggal 24 September 2020, saat pencabutan nomor urut calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ia juga memohon agar sosialisasi penerapan protokol kesehatan ditingkatkan apalagi dalam penerapan protokol kesehatan dalam pilkada 2020. Karena sudah ada beberapa bakal calon kepala daerah saat ini positif covid19. “Antisipasinya jangan sampai pilkada kasus covid 19 meningkat di Indonesia,” tegasnya.

Pilkada sukses dengan tiga agenda target KPU, sukses dalam partisipasi pemilih, sukses dalam menjaga kesehatan dan keamanan masyarakat. “Mudah – mudahan di Kabupaten Anambas sampai Pilkada selesai, tidak ada kasus covid 19,” pintanya.

Hasil kesepakatan sosialisasi atau Fakta integritas dilaksanakan oleh KPUD Kepulauan Anambas disepakati tanggal 24 september 2020, yang ditanda tangani seluruh komponen penerapan protokol kesehatan, calon Bupati, Tim Sukses, Partai pendukung, KPU, Bawaslu, SKPD, tokoh masyarakat, LAM dan MUI.

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas, Liber Simare mare menanggapi, terkait perenacaan tersebut, pihaknya merespon baik dikarenakan pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu bukan terkait tentang tahapan Pilkada saja, melainkan tentang pengawasan lain nya, jika ada perbub tentang penanganan covid 19 bisa memudahkan Bawaslu, maka ada dasar untuk melakukan pengawasan.

Menurut Liber, yang dikawatirkan terkait pelaksanaan Pilkada ini berhubungan erat terkait kampanye, kalau perbubnya sudah ada, tinggal memudahkan Bawaslu.

“Dengan harapan, pemerintah daerah melaksanakannya. Karena apabila ada pelanggaran protokol kesehatan sesuai dengan perbub, kami menyerahkan ke pemda untuk eksekusinya,” ucap Liber.

Ia menambahkan, saran dari Bawaslu dalam kerangka atau perbub nantinya ada sanksinya yang jelas karena sanksi ini membuat seluruh pihak mematuhi dan mentaati aturan. Terkait ekspos apapun prosesnya Bawaslu akan mengikut karena Bawaslu bagian dari eksekutor yang melaksanakan berdasarkan undang – undang dalam pilkada.

Hal senada disampaikan Tim Gugus Tugas protokol kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas, Yohan Batera Adam.

Ia mengatakannya terkait penegakan hukum protokol kesehatan sebagaimana disusun Ranperbubnya. “Kita akan menerapkan beberapa sanksi bagi masyarakat atau perorangan atau pelaku usaha atau pengelola pasilitas umum tidak mematuhi protokol kesehatan,” ujarnya

Yohan mengungkapkan, jika tidak menerapkan, ada sanksi administritif berupa denda, sanksi teguran atau sanksi kerja sosial.

Terkait tentang penerapannya pada kegiatan Pilkada ini, mungkin akan dikoordinir lebih lanjut oleh Satpol PP dan Gugus Tugas. Dikarenakan perbub ini akan dilaksanakan dimonitoring oleh Satpol PP.

Acara dihadiri, Asisten I Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepala Kesbangpol,Tim Gugus Tugas, Satpol PP, OPD, KPU Anamabas dan Bawaslu Anambas. (*Roza)

Bagikan

Recommended For You

About the Author: Redaksi Harian Metropolitan