Natuna, harianmetropolita.co.id – Ketua Umum Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) di Natuna diharapkan dapat membawa angin segar bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Natuna, Rusdi, saat menghadiri kegiatan silaturrahmi Ketua Umum PABPDSI dengan PABPDSI Natuna, di gedung Wanita, Selasa, 29 Oktober 2024.
Rusdi mengharap agar anggota BPD tidak hanya melihat itu sebagai pekerjaan dengan imbalan gaji, melainkan memahami dan melaksanakan tugas serta fungsi mereka demi kemajuan desa.
“Kami melihat semangat Ketua Umum PABPDSI untuk memperjuangkan hak-hak BPD dapat menjadi inspirasi bagi anggota BPD di daerah untuk lebih maju. Anggota BPD tidak hanya sekadar ingin menjadi anggota, tetapi juga harus mampu menjalankan tugas dengan baik, melakukan pengawasan dan ide – ide yang mampu memajukan desanya sendiri,” ujarnya.
Dengan demikian maka desanya bisa dijadikan percontohan bagi desa lain. “Jika desanya bisa maju dan masyarakatnya makmur tentu akan menjadi contoh bagi desa lainnya,” ujarnya.
Sebagai organisasi induk, PABPDSI diminta dapat mendorong peningkatan kinerja BPD. Tujuannya, agar setiap anggota BPD mampu bekerja secara profesional dan menghindari masalah hukum yang bisa menghambat pembangunan desa.
“Jangan pula BPD bersekongkol dengan Kadesnya untuk menjalankan sesuatu pekerjaan tanpa mengindahkan peraturan yang ada,” tambahnya.
Dalam menjalankan tugas, anggota BPD diharapkan selalu berkoordinasi dengan kepala desa, terutama dalam merumuskan peraturan-peraturan desa agar sejalan dengan regulasi yang lebih tinggi.
Hal ini akan mendorong terwujudnya peraturan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan desa.
“Kehadiran PABPDSI di Natuna dapat dijadikan menjadi ruang diskusi dan solusi bagi anggota BPD, untuk mengambil berbagai kebijakan dan kegiatan di desa,” ujar Rusdi.
“Kami di dewan juga memiliki keterbatasan, namun dengan adanya PABPDSI sebagai tempat untuk mengadu dan berdiskusi, kami mendukung penuh kehadirannya,” ucapnya.
Salah satunya adalah mendorong adanya kantor PABPDSI di Natuna, guna memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara BPD dan seluruh pihak terkait untuk mencapai visi pembangunan yang lebih maju.
Dengan demikian maka pembangunan di desa agar jelas dan terarah dan terhindar dari permasalahan hukum.
Terpisah wakil ketua I DPRD Natuna sangat setuju jika PABPDSI punya kantor tersendiri di Natuna. Alasannya adalah agar lebih mudah melakukan koordinasi.
*Advetorial/Rian
