harianmetropolitan.co.id, Natuna – Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal mengadakan rapat bersama Ketua DPRD dan Anggota, Sekda, Dandim, OPD, HNSI, OKP, Koperasi Nelayan dan elemen nelayan di Ruang Rapat Kantor Bupati, Bukit Arai, Rabu, 3 Maret 2020.
Rapat ini bertujuan untuk mendengar dan menampung aspirasi masyarakat dalam rangka menjaga laut Natuna Utara.
“NKRI harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Saya ditugaskan Menkopolhukam untuk menampung aspirasi masyarakat mengenai laut kita. Informasi yang akan kita dapat hari ini untuk disampaikan ke pusat. Saya mengumpulkan data untuk dirangkum menjadi satu, jadi kita fokus kepada perikanan, kelautan dan pariwisata,” kata Bupati.
Bupati Natuna melanjutkan, potensi, kebijakan dan permasalahan yang akan disampaikan merupakan data-data riil yang harus sesegera mungkin disampaikan.
“Makanya saya kumpulkan saudara-saudara disini. Saya perlu data peluang bisnis apa yang bisa dilakukan untuk disampaikan ke Presiden Joko Widodo, kemudian Presiden akan menyampaikannya ke pengusaha-pengusaha Amerika. Mudah-mudahan saudara sekalian memberikan masukan, kebijakan dan data-data sehingga dapat disampaikan kepada Bapak Presiden. Data yang riil, jangan sampai salah kasih data, kita yang rugi nanti,” kata Bupati.
Usulan diwarnai dengan pro kontra mengenai kapal tangkap cantrang yang akan dikirim ke Natuna.
Pada kesempatan tersebut, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) pada prinsipnya menyetujui nelayan-nelayan Pantura untuk ke Natuna dengan alat tangkap yang ramah dengan pengawasan coast guard, Bakamla, PSDKP dan Angkatan Laut. Selain itu, wiayah tangkapan Nelayan Pantura harus 12 mil keatas, diberikan keterampilan untuk anak-anak SMK Kelautan Natuna untuk ikut dalam kapal-kapal besar.
Koperasi Nelayan (Koperasi Mutiara Ujung Utara) memberikan masukan cantrang yang akan didatangkan merupakan alat tangkap ikan yang sudah dimodifikasi dan ramah lingkungan. Ikan-ikan di Natuna tidak akan habis karena ikan di Natuna adalah ikan migrasi.
“Kita terima dulu cantrang ini, kemudian di evaluasi. Mungkin dengan jalan ini, banyak hal yang bisa didapatkan Natuna. Kita dinginkan kepala, jangan emosi dan samakan persepsi. Buka pikiran dan satukan pikiran, kalau kelahi terus kapan jadinya. Banyak istiqfar, yang penting jaga ekosistem” katanya.
Menurut Ketua Koperasi Mutiara Ujung Utara, Pemerintah Pusat tidak akan membuat kebijakan yang dapat merugikan Natuna. Solusinya adalah bagaimana nelayan lokal diberdayakan dengan ilmu dan keterampilan.
Perwakilan Nelayan Pulau Tiga, panjang menolak cantrang yang akan digunakan oleh Nelayan Pantura, alasannya karena merusak ekosistem laut. Hal senada juga disampaikan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Natuna. HMI menolak cantrang karena penggunaan cantrang ini telah melanggar aturan yang ada.
STAI Natuna menyetujui pengunaan cantrang oleh Nelayan Pantura dengan melihat zona-zona mana menjadi daerah tangkapan, setelah itu dilakukan pengawasan selama tiga bulan dengan melihat hasil tangkapan ikannya.
Sementara itu Ponco dari Kemenkopolhukam mengatakan, beberapa hari di Natuna melihat masyarakat Natuna sangat tangguh meningkatkan pendapatan melalui laut.
“Pro dan kontra pasti ada, itu menandakan ada semangat ditengah-tengah kita. Sesungguhnya keputusan dan kehadiran negara sudah ada takarannya. Berbicara Natuna, tentu segala aspirasi, pertimbangan dan harapan merupakan tanggungjawab Bupati. Segala sesuatu kami serahkan kepada Bupati,” katanya.
Setelah melalui proses, dari hasil rapat dan kesepakatan bersama, Bupati mengatakan untuk menerima 30 Kapal Nelayan Pantura dengan menggunakan kapal cantrang.
“Kita terima dulu saudara-saudara kita sebanyak 30 kapal Pantura dengan catatan, menggunakan alat tangkap ikan ramah lingkungan. Kemudian kita evaluasi hasil tangkapannya selama dua bulan. Kita lihat hasilnya, Apakah ikan laut dalam, ikan laut tengah atau ikan laut atas,” imbuhnya (alu)
