Lingga, harianmetropolitan.co.id – Pemerintah Kabupaten Lingga kembali mencatatkan sejumlah capaian penting dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
Di bawah kepemimpinan Bupati Muhammad Nizar, Pemkab Lingga berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-delapan kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menggulirkan program normalisasi sungai untuk mengatasi banjir di Daik, serta menyatakan dukungan terhadap pemekaran Kabupaten Kepulauan Singkep.
Penghargaan opini WTP ini menunjukkan konsistensi Pemkab Lingga dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan. Bupati M. Nizar mengapresiasi kerja keras seluruh jajarannya yang telah berkontribusi dalam pencapaian tersebut.
“Capaian opini WTP ini adalah hasil kerja keras dan komitmen seluruh OPD, serta dukungan dari berbagai pihak. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kepala perangkat daerah dan tim pengelola keuangan yang telah bekerja maksimal,” ujar Bupati Nizar.
Bupati juga menyampaikan penghargaan kepada Tim BPK atas pemeriksaan yang dilakukan secara profesional dan objektif. Prestasi ini, menurutnya, akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Dalam upaya pengendalian bencana, Pemkab Lingga melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) saat ini tengah mengawal program normalisasi sungai sepanjang dua kilometer di Daik, yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) IV Batam.
Kepala Dinas PUTR, Yusdiandri, S.T, menyebutkan bahwa program ini merupakan respons cepat dari pemerintah pusat atas usulan resmi dari pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, usulan kami diterima dan saat ini BWSS IV Batam sedang melaksanakan normalisasi. Ini merupakan langkah prioritas yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi persoalan banjir di Kota Daik,” ungkap Yusdiandri.
Sebagai lanjutan, Pemkab juga merancang pembangunan embung multifungsi di kawasan perkantoran Bupati Lingga yang baru. Embung ini berfungsi sebagai cadangan air baku serta menampung limpasan air hujan dari hulu Sungai Daik yang kerap memicu banjir saat musim hujan ekstrem.
Dalam bidang pemerintahan, Bupati M. Nizar menunjukkan keberpihakannya terhadap aspirasi masyarakat dengan menyatakan dukungan terhadap wacana pemekaran Kabupaten Kepulauan Singkep. Dukungan tersebut ditegaskan dalam audiensi dengan Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep (BP2KKS) pada Rabu, 14 Mei 2025.
Pertemuan yang digelar di Gedung Daerah Daik Lingga turut dihadiri sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lingga, sebagai bentuk dukungan dari unsur legislatif. BP2KKS memaparkan sejarah panjang perjuangan mereka dalam mengusulkan pembentukan daerah otonomi baru.
“Secara prinsip, kami dari Pemkab Lingga mendukung inisiatif ini. Walaupun keputusan berada di tangan pemerintah pusat, kami siap memberikan dukungan administratif dan teknis demi mempercepat proses ini,” tegas Bupati Nizar.
Capaian demi capaian yang diraih menunjukkan keseriusan dan konsistensi Bupati M. Nizar dalam membangun Lingga secara inklusif dan berkelanjutan.
Sinergi antara penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur strategis, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat menjadi fondasi kuat bagi kemajuan Kabupaten Lingga ke depan. (Hendra)
