harianmetropolitan.co.id, Natuna– Pidato pelantikan Presiden Republik Indonesia beberapa hari lalu menekankan 5 point penting sebagai program kerja, salah satunya adalah penyederhanaan birokrasi yang akan memangkas eselon menjadi 2 level dan lebih memprioritaskan jabatan fungsional yang menghargai keahlian & kompetensi.
Ada korelasi penting antara pidato presiden tersebut dengan pelaksanaan Uji Kompetensi (UJK) Pol PP Kabupaten Natuna, Selasa 22 Oktober 2019. UJK ini langsung dilakukan oleh tim asesor Pusat Standarisasi & Sertifikasi BPSDM Kemnedagri selama 2 hari.
Adapun tujuan uji kompetensi ini adalah untuk memetakan profil dan mengukur tingkat kompetensi Satpol PP. Standar kompetensi menjadi acuan pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka inpassing/penyesuaian jabatan fungsional Satpol PP. Selanjutnya untuk kenaikan jenjang jabatan, baik tingkat ahli maupun terampil.
Uji kompetensi jabatan fungsional sebagai salah satu cara untuk meningkatkan profesional Satpol-PP, dan diakhir ujian peserta mengkuti ujian lisan dan wawancara.
Pengukuran kompetensi berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/120/SJ tanggal 15 Januari 2016 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Satpol PP.
Ada lima unit kompetensi tingkat ahli yang diujikan dan empat unit kompetensi tingkat terampil, lima unit kompetensi tingkat ahli meliputi koordinasi penegakan perda/peraturan kepala daerah, melakukan tindakan non yustisi, patroli, pengendalian massa dan melakukan mobilisasi perlindungan masyarakat. Sedangkan untuk tingkat terampil di antaranya melakukan tindakan non yustisi, patroli, pengendalian massa dan melakukan pendataan serta pelatihan Satlinmas.
Pada akhirnya, ketika para peserta dinyatakan kompeten (lulus) maka sudah memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi pejabat fungsional Pol PP.
Laporan: Herman Sardiyanto
