Karimun, harianmetropolitan.co.id – Sebuah tragedi mencengangkan melanda pulau-pulau Rempang, Galang, dan Galang Baru di provinsi Kepulauan Riau.
Konflik ini melibatkan warga setempat dan aparat keamanan dalam konteks proyek pembangunan kawasan yang akan dikelola oleh investor, yang dikenal sebagai Rempang Eco City. Ini menjadi perdebatan intens tentang keadilan, kepastian hukum, hak atas tanah, dan identitas Melayu di wilayah tersebut.
Presiden RI, Joko Widodo, sebelumnya pernah menyampaikan pentingnya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang tinggal di kawasan yang akan diberikan konsesi kepada swasta atau BUMN.
Namun, harapan ini tampaknya tergantikan oleh rencana penggusuran oleh Pemerintah Kota Batam untuk proyek tersebut, yang menjadi sumber kekecewaan dan kemarahan warga setempat.
Bentrokan antara warga dan aparat keamanan pada tanggal 7 September 2023 di Rempang Eco City menjadi sorotan nasional. Video dan laporan tentang insiden ini viral di media sosial dan mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak, termasuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Hak Asasi Manusia Indonesia.
Mereka menilai bahwa insiden tersebut mencerminkan ketidakpedulian terhadap hak asasi manusia dan kebutuhan masyarakat setempat.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Melayu Serumpun Kepulauan Riau, Datuk Azman Zainal, menyatakan kekecewaannya terhadap situasi ini.
Ia menyoroti bahwa Rempang, Galang, dan Galang Baru adalah kampung Melayu dengan sejarah panjang, dan marwah Melayu di sana harus dihormati dan dijaga.
Datuk Azman Zainal juga mengajak tokoh Melayu dan pemimpin daerah di Kepulauan Riau untuk bersuara dan mendukung persaudaraan Melayu dalam menghadapi tantangan ini.
Aliansi Pemuda Melayu juga merilis pernyataan sikap yang mengecam tindakan aparat negara yang dianggap melanggar hak asasi manusia dan menuntut perubahan perencanaan proyek Rempang Eco City.
“Mereka menekankan pentingnya mempertahankan hak dan aspirasi masyarakat setempat serta mengingatkan pemerintah untuk tidak menjual identitas Melayu demi investasi,” tegasnya.
Konflik ini menunjukkan betapa pentingnya dialog dan solusi yang adil dalam mengatasi isu pembangunan dan pengembangan wilayah yang melibatkan hak-hak masyarakat setempat.
Masyarakat Rempang, Galang, dan Galang Baru berjuang untuk menjaga tanah dan identitas mereka dalam menghadapi tekanan pembangunan yang memerlukan perhatian dan pemahaman yang cermat dari pihak berwenang.(Hariono)
