harianmetropolitan.co.id, Jambi—Sejak Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor PER-014/A/JA/11/2016, tentang mekanisme kerja teknis dan administrasi tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, resmi berlaku, sejatinya pencegahan tindak pidana korupsi dapat dilakukan.
Namun, hal itu tidak sama sekali terjadi pada kasus korupsi Revitalisasi Asrama Haji Provinsi Jambi, tahun anggaran 2016. Proyek dari Anggaran Belanja Negara (APBN) senilai Rp51.051.663.000 itu, jadi bancakan “korupsi” berjamaah, padahal dalam pengawasan TP4D Kejaksaan Tinggi Jambi.
Baca : https://harianmetropolitan.co.id/2019/10/29/tp4d-kejati-jambi-setengah-hati-cegah-korupsi/
Beruntung, Polisi Daerah Provinsi Jambi (Polda) tancap gas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan kasus korupsi Revitalisasi Asrama Haji Provinsi Jambi. Dalam konfrensi pers pekan lalu, Direskrimsus Polda Jambi, Kombespol. Thein Tabero, mengaku telah menetapkan para tersangka diantaranya, mantan Kakanwil Kemenag Jambi, Thaher Rachman, Pejabat Pembuat Komitment (PPK) H. Dasman, ULP Kemenag Eko Dian Ling, Direktur PT. Guna Karya Nusantara Cabang Banten Mulyadi alias Edo, H.Tendryansah selaku Sub Kontraktor, Johan Arifin Muba selaku pengembang Revitalisasi Asrama Haji, dr. Bambang Marsudi selaku pemodal dalam proyek Asrama Haji.
Para tersangka perampok uang negara ini melakukan kecurangan dengan cara memanipulasi hasil pekerjaan. “Progres pekerjaan dilapangan hanya 64,51 persen, namun dibayar 92,5 persen, sehingga dalam audit BPKP Perwakilan jambi, ditemukan kerugian negara Rp11 milyar,” timpal AKBP Ade Dirman Subdit II Tipikor Polda Jambi.
Melihat fakta diatas, pihak TP4D Kejaksaan Tinggi Jambi patut diduga melakukan aksi “cuci tangan” terhadap kasus Revitalisasi Asrama Haji. Hal itu dikarenakan lolosnya pembayaran proyek sebesar 92,5 persen. Namun, Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Jambi, Lexy Fatharani, saat dikonfirmasi media ini pekan lalu, membantah adanya kelalaian dari TP4D Kejati Jambi. “Kami sudah bekerja sesuai prosedur,”ucapnya enteng.
Sontak, kasus ini jadi buah bibir di masyarakat. Sejumlah pihak mulai mempertanyakan kinerja TP4D Kejaksaan Tinggi Jambi dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
Kepala Perwakilan Ombudman Provinsi Jambi, Jafar Ahmad, saat dimintai tanggapannya mengenai kinerja TP4D Kejaksaan Tinggi Jambi, setali tiga uang dengan Lexy Fatharani. “Setelah saya cari tau, ternyata TP4D sudah bekerja sesuai prosedur. Mereka juga sudah mengingatkan, namun tidak dihiraukan pelaksana,” ucapnya. (*Novalino)
