KARIMUN-hariametropolitan.co.id- Proyek pembangunan ruang sidang anak Kantor Pengadilan Negeri Karimun dengan pagu Rp350.000.000 bersumber dari anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karimun, seharusnya sudah melakukan penandatanganan kontrak dengan CV Karimun Network sebagai pemenang, 12 Agustus 2024 lalu.
Dalam laporan di website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), status proyek disebutkan tender sudah selesai. Celakanya, hampir dua bulan, proyek tidak kunjung dikerjakan, sehingga timbul pertanyaan, ada apa?
Proyek ini sejak awal diduga bermasalah karena dalam proses penganggaran menyalahi aturan tapi terkesan “dipaksakan”. Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Karimun nomor 25 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pasal 6 ayat 1d, jelas menyebutkan, jika pemberian hibah pada pemerintah pusat, untuk satuan kerja kementrian/ lembaga pemerintah non kementrian yang wilayah kerja berada dalam daerah, hanya dapat diberikan satu kali dalam tahun berkenaan.
Namun, untuk “mengelabui” publik, Dinas PUPR Kabupaten Karimun mengubah nama kegiatan, sehingga terkesan ada dua pengadilan negeri di Kabupaten Karimun. Perlu diketahui, dalam tahun 2024, Pengadilan Negeri Kabupaten Karimun kecipratan dua dana hibah berbentuk proyek fisik dari Pemerintah Kabupaten Karimun.
Ironisnya, Panitra Hakim di Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun, Rizka Fauzan, sangat terkejut ketika dikonfimasi wartawan, terkait rencana pembangunan ruang sidang anak di Pengadilan Negeri Karimun. Lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta ini mempertanyakan, ruang sidang anak mana lagi yang hendak dibangun, karena pihaknya sudah memiliki ruang sidang anak.
Namun, belakangan Rizka Fauzan, tidak ingin berkomentar lagi, sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Karimun, Yona Lamerrosa Ketaren. “Intervensi” terhadap kasus ini justru begitu kuat, bahkan sampai membuat Ketua PN Tanjungbalai Karimun bungkam, Senin 5 Agustus 2024.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Karimun, Priyambudi, saat dikonfirmasi via pesan whatsApp, Jumat 4 Oktober 2024, meminta agar semua proses pengadaan barang dan jasa mengikuti regulasi. Jika terdapat kendala, maka harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa, sebagai mitigasi risiko hukum.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karimun, Cahyo Priyatno, hingga saat ini belum berhasil dikonfirmasi. Berulang kali, tidak berada di kantor. Sementara panitia kelompok kerja (Pokja) proyek pembangunan ruang sidang anak di Unit Layanan Pengadaan, sedang tidak dikantor. Berita ini masih memerlukan konfirmasi lanjutan. (*Rian/Hariono)
