NATUNA, harianmetropolitan.co.id- Pemerintah Kabupaten Natuna mulai menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap pertama kepada 665 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai bagian dari program nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Program ini dilaksanakan atas arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan sesuai dengan Instruksi Presiden tentang pengentasan kemiskinan ekstrem, Senin 23 Juni 2025.
Kepala Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Mardi Handika, saat diwawancarai menyampaikan bahwa data KPM yang menerima bantuan ini berasal dari hasil integrasi dan olahan data P3KE oleh BKKBN dan Bappenas, berdasarkan data terpadu tahun 2024.
“Data yang kami gunakan untuk penyaluran ini bersumber dari BKKBN sebagai hasil olahan dan penyatuan data oleh Bappenas. Kami laksanakan program ini sesuai dengan instruksi Presiden dan arahan langsung dari Ibu Bupati Cen Sui Lan,” ujar Mardi.
Penyaluran BST ini merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Natuna, meskipun ada beberapa kecamatan yang jumlah penerimanya relatif sedikit. Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp200.000 per bulan, yang disalurkan untuk periode Januari hingga Juni 2025, dengan total bantuan sebesar Rp1,2 juta per KPM untuk tahap pertama.
Distribusi bantuan dilakukan melalui kerja sama dengan PT Pos Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tanjungpinang, termasuk kantor pos yang berada di wilayah Ranai, Serasan, Midai, dan Batubi.
Mardi menjelaskan bahwa tahap pertama penyaluran telah dimulai di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur, bertepatan dengan kunjungan kerja Bupati Natuna, Cen Sui Lan. Penyaluran dilakukan sekaligus setelah administrasi diselesaikan oleh pihak kantor pos di lokasi tersebut.
“Tahap pertama dilakukan di Serasan Timur dan Serasan. Kita minta bantuan dari kantor pos untuk mempercepat proses administrasi agar bantuan bisa segera diterima masyarakat,” tambahnya.
Program ini direncanakan hanya berlangsung sepanjang tahun 2025, karena sesuai target pemerintah pusat, pada akhir 2025 kemiskinan ekstrem di Indonesia ditargetkan sudah nol persen (zero extreme poverty).
Penyaluran tahap kedua direncanakan akan dilaksanakan pada Desember 2025, menjelang akhir tahun.
(***Hn
