KARIMUN-harianmetropolitan.co.id- Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Rayon Tanjung Balai Karimun tampak “punya” agenda rutin karena setiap tahun terjadi pemadaman listrik sehingga menyusahkan masyarakat. Keluhan warga itu ternyata kerap disuarakan lewat laporan di situs PLN Rayon Karimun sejak tahun 2019. Dalam jejak digital itu, tiap tahun managemen PLN Karimun menerima umpatan dan makian, hingga di media sosial. Namun, pembenahan managemen risiko tampak tidak dilakukan.
Warga kerap disuguhkan kalimat klise, seperti adanya peremajaan jaringan, managemen beban yang ujung-ujungnya, pemadaman listrik. Belakangan ini, PLN Karimun kembali memancing emosi warga karena terjadi blackout (pemadaman total-red).
Akibatnya, pelayanan publik terganggu. Para aparatur sipil negara bermigrasi ke cafe-cafe untuk bekerja karena di kantor listrik padam. Bahkan, sejumlah sekolah mempersilahkan siswa-siswi belajar di rumah.
Dari sisi ekonomi, sejumlah padagang usaha kecil juga terdampak karena tidak dapat berjualan. Pedagang mengeluhkan pemadaman berlarut-larut. Meski PLN telah berupaya memperbaiki kerusakan agar listrik kembali normal, tapi upaya tersebut sebenarnya bersifat sementara.
Faktanya, managemen PLN Rayon Karimun tidak memitigasi risiko kerusakan pada komponen mesin yang bersifat urgent. Hal itu terbukti saat blackout terjadi, sparepart justru didatangkan dari luar daerah dan memakan waktu.
Jika pemeliharaan dan pengecekan rutin, seharusnya kerusakan fatal dapat terdeteksi sejak dini, sehingga PLN memiliki waktu untuk menyediakan sparepart dan teknisi jauh-jauh hari. Mitigasi ini sebagai upaya menghindari opini publik, tunggu rusak baru perbaiki. Pertanyaannya, apakah manager PLN Rayon Karimun, tidak belajar managemen risiko?
Manager PLN Rayon Karimun, Ahmad Subhan, saat dikonfirmasi kemarin, hanya menyampaikan permohonan maaf atas pemadaman listrik dan berupaya memperbaiki kerusakan mesin secepatnya. (***Hariono)
